Lewati ke konten
Makassar – Suara pendidikan.
Birokrasi di Indonesia sering kali dinilai makin rumit, lambat, dan berbelit-belit, meskipun pemerintah terus mendorong upaya reformasi. Kondisi ini sering mengakibatkan pelayanan publik yang tidak optimal dan menghambat Biaya operasional sekolah disebabkan para Bendahara BOSP sekolah tahun ini belum menerima SK dari Sekdaprov Sulawesi Selatan,Dr Jufri Rahman.
Berikut adalah beberapa akar permasalahan mengapa birokrasi di Indonesia dianggap rumit:
Struktur Organisasi Gemuk & Berlapis: Terlalu banyak tingkat organisasi pemerintahan membuat proses pengambilan keputusan lambat dan membutuhkan meja yang berbelit.
Regulasi Tumpang Tindih:
Indonesia dinilai sering memproduksi regulasi yang rumit, tidak selaras, atau tumpang tindih antara pusat dan daerah.
Budaya Kerja Kaku: Aparatur birokrasi sering kali terlalu berorientasi pada aturan administratif (prosedur) daripada pelayanan.
Masalah Integritas: Praktik kolusi dan nepotisme masih menjadi akar masalah, di mana birokrasi kadang dianggap “mempersulit, bukan mempermudah” keperluan rakyat.
Intervensi Politik: Adanya campur tangan politik yang mengalihkan fokus birokrasi dari pelayanan publik ke arah kepentingan tertentu.
Upaya Perbaikan (2025-2026):
Tahun 2025: Pemerintah menegaskan tahun 2025 sebagai babak baru reformasi birokrasi dengan fokus pada transformasi ke birokrasi yang lebih berdampak dan berorientasi digital.
Target Reformasi: Presiden menekankan perlunya mencopot pejabat yang tidak serius bekerja dan menyederhanakan regulasi yang rumit.
Digitalisasi: Kementerian PANRB terus mendorong transformasi digital di 2025 untuk mempercepat pelayanan.
Meskipun ada komitmen untuk reformasi, tantangan di lapangan masih besar, menjadikan penyederhanaan birokrasi sebagai fokus utama pemerintah saat ini.
Sementara Sekdaprov Sulsel Dr.Jufri Rahman dikonfirmasi lewat Warrshapnya hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2026 terkait tanggapan tanda tangan SK bendahara BOS SMA di sekolah bungkam. Demikian juga Kadisdik Sulsel Andi Najamuddin pun bungkam.ada apa?
Redaksi media ini telah melakukan berbagai konfirmasi kepada beberapa sekolah di Makassar,dan di daerah mengungkapkan bahwa,Dana BOSP sudah Cair Namun SK Bendahara yang baru belum ditandatangani ungkapnya, sehingga untuk pembayaran listrik, internet ditalangi dulu agar tidak terjadi pemutusan listrik.
Ungkapnya supaya bisa secepatnya direalisasikan Arkas yang telah disusun, imbuhnya.( Tim/Red)
