Lewati ke konten
Makassar- Suara Pendidikan.Id
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan revisi besar anggaran kesejahteraan bagi guru, dosen, dan tenaga pendidik dalam Rancangan APBN 2026 menjadi Rp 274,7 triliun, melonjak drastis dari alokasi sebelumnya yang hanya Rp 178,7 triliun, Minggu
(24/8/2025)
*Lonjakan Signifikan: Hampir Rp 100 Triliun!*
Dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN pada 15 Agustus 2025, angka yang disampaikan semula adalah Rp 178,7 triliun. Namun, saat rapat kerja dengan DPR pada 21 Agustus 2025, Sri Mulyani mengumumkan revisi menjadi Rp 274,7 triliun—peningkatan lebih dari 53% .
*Rincian Alokasi Anggaran*
– Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS: Rp 19,2 triliun untuk 754.747 guru
– TPG PNS daerah: Rp 69 triliun untuk 1,6 juta guru
– Tunjangan Profesi Dosen (TPD) non-PNS: Rp 3,2 triliun untuk 80.325 dosen
– TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik: Rp 120,3 triliun
Sri Mulyani menyatakan bahwa guru dan dosen non-PNS pun tetap mendapatkan tunjangan dari APBN, sejalan dengan amanat konstitusi untuk menjaga minimal 20% anggaran pendidikan.
Selain alokasi untuk tenaga pendidik, anggaran pendidikan nasional 2026 juga mencakup:
– Untuk siswa dan mahasiswa: Rp 301,2 triliun (termasuk KIP Kuliah, LPDP, PIP, dan makan bergizi gratis)
– Untuk fasilitas sekolah/kampus: Rp 150,1 triliun (meliputi pembangunan, BOS, BOP PAUD, BOPTN, renovasi, dan sekolah unggulan). Sehingga total alokasi pendidikan mencapai Rp 757,8 triliun, naik dari outlook 2025 sebesar Rp 690,1 triliun .
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidikan, memperkuat profesionalisme, serta menjaga kualitas pendidikan di tengah tantangan masa depan. Peningkatan signifikan juga memperlihatkan prioritas tinggi di sektor pendidikan dalam RAPBN 2026.
Sumber link berita “Gaji Guru-Dosen Bakal Naik, Sri Mulyani Naikkan Anggaran Buat Guru Jadi Rp 274,7 Triliun di 2026” simak https://www.youtube.com/watch?v=qBRwkJriRkk
Kebijakan kenaikan anggaran pendidikan yang diumumkan Sri Mulyani mendapat sambutan positif dari kalangan guru di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Selatan.
Dari kalangan guru SMP di Kabupaten Luwu, mengaku lega dengan adanya komitmen pemerintah menaikkan tunjangan guru. “Selama ini banyak guru di daerah masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas dan biaya hidup. Kalau tunjangan naik, setidaknya bisa lebih fokus mendidik anak-anak tanpa terlalu pusing memikirkan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Sementara itu, seorang guru honorer di Gowa, berharap kenaikan anggaran tidak hanya menyasar PNS, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh guru non-PNS. “Kami para honorer juga bagian dari tenaga pendidik. Harapan kami jangan ada kesenjangan, karena kami juga ikut berjuang mencerdaskan generasi bangsa,” katanya.
Di Makassar, salah seorang dosen muda di salah satu perguruan tinggi swasta, menekankan pentingnya transparansi distribusi anggaran. “Kenaikan anggaran ini luar biasa, tetapi pemerintah harus memastikan realisasinya tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar, tetapi di lapangan dosen dan guru tetap merasa kekurangan,” tuturnya.
Secara umum, para pendidik di Sulsel menilai langkah ini sebagai angin segar setelah sekian lama memperjuangkan kesejahteraan. Mereka berharap kebijakan ini tidak sekadar janji politik, melainkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk gaji, tunjangan, dan peningkatan fasilitas pendidikan yang nyata. (Red)
#Editor: Syarif Al Dhin#
